Pojok Penata Laksana Rumah Tangga Asing Pojok Penata Laksana Rumah Tangga Asing

Sambutan

Portal ini memberi informasi yang berkaitan dengan pekerjaan penata laksana rumah tangga asing (PLRTA) di Hong Kong, termasuk kebijakan pengiriman PLRTA, bahan publikasi dan publisitas mengenai hak dan kewajiban PLRTA serta majikan mereka berdasarkan hukum undang-undang buruh dan Kontrak Kerja Standar dalam mempekerjakan PLRTA. Melalui informasi disitus Web ini, diharapkan dapat mendorong PLRTA maupun majikan untuk membaca informasi sebelum menyetujui kontrak dan peraturan selama masa kerja.

Meski bukan persyaratan dari Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong bahwa majikan harus merekrut PLRTA melalui agen tenaga kerja (AT), atau PLRTA memperoleh pekerjaan dari agen tenaga kerja (AT), namun sebagian besar warga Hong Kong mempekerjakan PLRTA melalui AT. Masing-masing negara asal PLRTA mungkin memiliki persyaratan tertentu dan berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. PLRTA dan majikan juga didorong untuk membaca pasal “Melibatkan agen pekerjaan” sebagai hal yang perlu diingat ketika menggunakan jasa AT, dan menggunakan mesin pencari untuk mengidentifikasi AT dengan lisensi yang valid di Hong Kong.

Untuk perkara yang terkait dengan kriteria kelayakan dan prosedur dalam pendaftaran pekerjaan untuk PLRTA, silakan kunjungi situs web Departemen Imigrasi.

Apa yang Baru (Hanya tersedia dalam Bahasa Tionghoa / Inggris)
    


Pesan Penting Terkait COVID-19


Mekanisme Penangguhan Penerbangan Tempat Khusus

2021.06.23 Baru

Pemerintah menerapkan mekanisme penangguhan penerbangan khusus tempat untuk Indonesia dan menangguhkan penerbangan penumpang dari sana

Pemerintah mengumumkan hari ini (23 Juni) permohonan mekanisme penangguhan penerbangan khusus tempat untuk Indonesia. Mulai pukul 00.00 tanggal 25 Juni, semua penerbangan penumpang dari Indonesia akan dilarang mendarat di Hong Kong. Indonesia juga pada saat yang sama akan ditetapkan sebagai tempat khusus Grup A1 yang sangat berisiko tinggi untuk membatasi orang yang telah tinggal di tempat itu selama lebih dari dua jam dari menaiki penerbangan penumpang ke Hong Kong, sehingga menghentikan orang-orang dari tempat yang bersangkutan untuk bepergian ke Hong Kong melalui transit.

...

Pemerintah mengumumkan hari ini (23 Juni) permohonan mekanisme penangguhan penerbangan khusus tempat untuk Indonesia. Mulai pukul 00.00 tanggal 25 Juni, semua penerbangan penumpang dari Indonesia akan dilarang mendarat di Hong Kong. Indonesia juga pada saat yang sama akan ditetapkan sebagai tempat khusus Grup A1 yang sangat berisiko tinggi untuk membatasi orang yang telah tinggal di tempat itu selama lebih dari dua jam dari menaiki penerbangan penumpang ke Hong Kong, sehingga menghentikan orang-orang dari tempat yang bersangkutan untuk bepergian ke Hong Kong melalui transit.

Di bawah mekanisme penangguhan penerbangan khusus tempat yang ada, jika di antara semua penerbangan penumpang dari tempat yang sama, terlepas dari maskapainya, total lima penumpang atau lebih dikonfirmasi positif berdasarkan tes kedatangan untuk COVID-19 dengan galur mutan N501Y atau mutasi virus terkait dalam jangka waktu tujuh hari, atau total 10 penumpang atau lebih dikonfirmasi positif dengan tes apa pun (termasuk tes yang dilakukan selama karantina) dengan galur mutan N501Y atau mutasi virus yang relevan dalam jangka waktu tujuh hari, Pemerintah akan menerapkan Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Peraturan Angkutan dan Wisatawan Lintas Batas) (Cap. 599H) untuk melarang semua penumpang penerbangan dari tempat itu mendarat di Hong Kong, dan akan menetapkan tempat yang relevan sebagai Grup A1 tempat yang sangat berisiko tinggi di bawah Cap. 599H untuk membatasi orang yang telah tinggal di tempat itu selama lebih dari dua jam dari menaiki penerbangan penumpang ke Hong Kong, sehingga menghentikan orang-orang dari tempat yang bersangkutan untuk bepergian ke Hong Kong melalui transit.

Karena jumlah kasus impor dari Indonesia telah mencapai ambang batas di atas, Pemerintah akan memberlakukan penangguhan penerbangan khusus tempat untuk Indonesia dan menetapkan Indonesia sebagai tempat khusus Grup A1 pada 25 Juni.

Dengan mempertimbangkan situasi epidemi di India, Nepal, Pakistan, dan Filipina, penangguhan penerbangan khusus tempat untuk tempat-tempat ini akan tetap berlaku.

Pemerintah akan mengumumkan spesifikasi terbaru yang relevan berdasarkan Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Peraturan Angkutan dan Wisatawan Lintas Batas) (Cap. 599H) untuk memberlakukan langkah-langkah di atas pada 25 Juni.

“Pemerintah akan terus memantau dengan cermat situasi epidemi di berbagai tempat, meratanya varian virus baru, perkembangan vaksinasi, dan perubahan volume lalu lintas penumpang lintas batas, dan akan menyesuaikan persyaratan naik pesawat dan karantina wajib bagi orang yang tiba di Hong Kong dari tempat-tempat terkait sesuai dengan situasi yang terjadi," kata juru bicara pemerintah.

Rincian tentang pengelompokan tempat-tempat tertentu dan naik pesawat masing-masing serta persyaratan karantina wajib dapat ditemukan di www.coronavirus.gov.hk/eng/high-risk-places.html.


2021.04.18 

Tahap baru dalam memerangi pandemi – Mekanisme pengetatan penangguhan penerbangan penumpang dapat berdampak pada pekerja pembantu rumah tangga asing dan majikan mereka

Kepala Eksekutif menetapkan arah baru dalam memerangi pandemi Senin lalu (12 April). Selain memulihkan kota sehingga menjadi normal secara bertahap dan tertib atas dasar “gelembung vaksin”, langkah-langkah pengendalian infeksi juga akan diperkuat dengan cara yang ditargetkan, salah satunya dengan menjaga dari masuknya varian virus ke Hong Kong.

...

Kepala Eksekutif menetapkan arah baru dalam memerangi pandemi Senin lalu (12 April). Selain memulihkan kota sehingga menjadi normal secara bertahap dan tertib atas dasar “gelembung vaksin”, langkah-langkah pengendalian infeksi juga akan diperkuat dengan cara yang ditargetkan, salah satunya dengan menjaga dari masuknya varian virus ke Hong Kong.

Sehubungan dengan hal ini, Badan Pangan dan Kesehatan telah mengumumkan penerapan mekanisme pengetatan penangguhan penerbangan penumpang (lihat siaran pers terkait untuk rinciannya). Perlu diperhatikan bahwa mekanisme penangguhan penerbangan tempat khusus telah ditambahkan secara terus-menerus. Berdasarkan mekanisme yang berlaku mulai 14 April, jika total ada lima atau lebih penumpang di antara penerbangan dari tempat yang sama terkonfirmasi COVID-19 dengan strain mutan N501Y (varian dimaksud sebagaimana diidentifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia) pada saat tes kedatangan dalam jangka waktu tujuh hari atau bahkan lebih singkat, Pemerintah akan melarang semua penerbangan penumpang dari tempat tersebut mendarat di Hong Kong selama jangka waktu 14 hari. Pada saat yang bersamaan, Pemerintah akan menetapkan tempat tersebut sebagai tempat berisiko sangat tinggi berdasarkan Cap. 599H untuk membatasi orang-orang yang telah tinggal di tempat tersebut selama lebih dari dua jam sejak naik ke penerbangan penumpang menuju Hong Kong selama jangka waktu 14 hari, untuk mencegah orang-orang dari tempat tersebut tiba di Hong Kong melalui transit. Setelah 14 hari, tempat tersebut akan ditetapkan sebagai tempat berisiko sangat tinggi, dan penerbangan penumpang menuju Hong Kong dari tempat tersebut dapat dilanjutkan. Orang-orang di tempat tersebut yang memenuhi persyaratan naik dapat naik ke penerbangan menuju Hong Kong. Namun, mereka harus menjalani karantina wajib selama 21 hari setibanya di Hong Kong.

Mengapa saya, sebagai Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, melihat perlunya menarik perhatian masyarakat pada pengetatan mekanisme ini? Jika seseorang melihat penyebaran kasus terkonfirmasi COVID-19 yang dirilis oleh Pusat Perlindungan Kesehatan Departemen Kesehatan setiap hari, orang akan melihat bahwa kasus masuknya COVID-19 baru-baru ini, baik yang terkonfirmasi/dicurigai, sebagian besar dibawa masuk oleh penerbangan masuk dari negara/tempat tertentu, termasuk Filipina dan Indonesia yang merupakan tempat asal utama Pembantu Rumah Tangga Asing (PRTA). Mengingat situasi epidemi yang serius di Filipina baru-baru ini, ada kemungkinan besar hal itu akan terpengaruh oleh mekanisme penangguhan penerbangan tempat khusus.

Sekitar 100 PRTA tiba di Hong Kong melalui udara setiap hari di bulan April. Jika mekanisme penangguhan penerbangan tempat khusus dilakukan dengan pendeteksian kasus kedatangan terkonfirmasi di atas, semua penerbangan penumpang masuk dari tempat terkait akan dilarang mendarat di Hong Kong selama jangka waktu 14 hari, yang dapat mempengaruhi lebih dari seribu PRTA dan majikan mereka. PRTA yang baru dipekerjakan tidak hanya akan tertunda dari tiba di Hong Kong, tetapi mereka yang telah kembali ke negara asalnya untuk liburan juga mungkin akan terlantar. Namun, mengingat prioritas utama dalam memerangi pandemi, otoritas kesehatan kita perlu memperketat mekanisme penangguhan penerbangan. Oleh karena itu, kami mengingatkan PRTA, pemberi kerja, dan agen tenaga kerja untuk membuat rencana sebelumnya. Departemen Tenaga Kerja telah menghubungi Konsulat Jenderal negara-negara pengirim PRTA utama di Hong Kong, PRTA, dan kelompok pengusaha serta asosiasi agen tenaga kerja untuk memberi tahu mereka tentang penerapan mekanisme baru, dan menyebarluaskan pesan-pesan terkait dengan tujuan menyampaikan berita kepada pemberi kerja dan PRTA dengan cepat untuk melakukan persiapan awal.

Pengaturan fleksibilitas pengangguhan kembalinya ke tempat asal

Pemerintah telah meluncurkan sejumlah langkah untuk mendukung PRTA dan majikan mereka untuk mengatasi pandemi sejak awal 2020, sehingga dapat mengurangi kebutuhan PRTA yang akan masuk dan keluar Hong Kong. Pemberi kerja diizinkan untuk memperpanjang masa berlaku kontrak yang ada dengan PRTA mereka yang keluar. Untuk semua kontrak PRTA yang akan berakhir pada atau sebelum 30 Juni 2021, Komisioner Tenaga Kerja telah memberikan persetujuan prinsip untuk memperpanjang masa kerja selama jangka waktu maksimal tiga bulan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan PRTA. Kami juga telah memperluas pengaturan fleksibilitas penangguhan kembalinya PRTA ke tempat asalnya. Jika PRTA tidak dapat kembali ke tempat asalnya dalam jangka waktu penangguhan satu tahun pertama, ia dapat, atas persetujuan majikannya, mengajukan permohonan ke Departemen Imigrasi untuk perpanjangan lebih lanjut batas tinggal sampai akhir kontraknya sehingga ia dapat kembali ke tempat asalnya dalam jangka waktu tersebut. Kami mengumumkan perpanjangan pengaturan fasilitasi bulan lalu (29 Maret).

Pengaturan fleksibilitas di atas harus disepakati bersama antara pemberi kerja dan PRTA. Kami menghargai bahwa PRTA ingin kembali ke negara asalnya untuk berkumpul bersama keluarga. Sebagian besar PRTA yang telah menyelesaikan dan memperbarui kontrak mereka pada awal tahun 2020 tidak memiliki kesempatan untuk pulang untuk mengunjungi keluarga mereka selama dua atau tiga tahun. Sebaliknya, dapat dipahami bahwa pemberi kerja sangat prihatin dengan hambatan yang dihadapi oleh PRTA selama perjalanan pulang dari dan menuju ke Hong Kong. Saya mengimbau adanya dialog terbuka, saling menghargai dan memahami di antara PRTA dan majikan mereka untuk membuat pengaturan yang sesuai.

Ayo divaksinasi

Jika PRTA harus kembali ke rumah selama jangka waktu ini, majikan mereka harus mendorong mereka untuk divaksinasi sebelum meninggalkan Hong Kong. Dengan demikian, PRTA tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, majikan, dan teman-teman mereka di Hong Kong, tetapi juga keluarga dan teman-teman di rumah. Pasokan vaksin masih sangat ketat di banyak tempat. Di sini, di Hong Kong, kami telah memastikan pasokan vaksin yang cukup, yang diberikan kepada masyarakat secara gratis. Bahkan, PRTA telah terdaftar sebagai kelompok prioritas untuk menerima vaksinasi. Saya menghimbau kepada PRTA dan majikan mereka untuk mengambil kesempatan mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin.

Departemen Tenaga Kerja telah menerbitkan selebaran tentang vaksinasi dalam bahasa Mandarin, Inggris, dan bahasa utama PRTA (termasuk Tagalog dan Bahasa Indonesia) dan telah mendistribusikannya ke PRTA melalui berbagai saluran. Selebaran tersebut tersedia di portal PRTA khusus (www.fdh.labour.gov.hk) dari Departemen Tenaga Kerja. Konsulat Jenderal Filipina di Hong Kong dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong juga berperan aktif dalam membantu promosi tersebut. Departemen Tenaga Kerja telah bekerja sama dengan kelompok lain untuk menyebarluaskan pesan untuk mendorong PRTA agar divaksinasi, seperti melalui Facebook dan platform media sosial online lainnya dari kelompok PRTA, surat kabar lokal Filipina dan Indonesia yang dibaca oleh PRTA dan laman Facebook masing-masing, aplikasi e-wallet yang sering digunakan oleh PRTA, organisasi non-pemerintah di bandara dan gereja.

Lampiran: Program Vaksinasi COVID-19


2021.04.18 

Government invokes place-specific flight suspension mechanism

The Government announced today (April 18) the invocation of the place-specific flight suspension mechanism for India, Pakistan, and the Philippines. From 00:00 on April 20, all passenger flights from these places will be prohibited from landing in Hong Kong for 14 days. These places will also at the same time be specified as extremely high-risk Group A specified places under the Prevention and Control of Disease (Regulation of Cross-boundary Conveyances and Travellers) Regulation (Cap. 599H), so as to restrict persons who have stayed in these places from boarding for Hong Kong. The suspension will be effective for 14 days.

...

The Government announced today (April 18) the invocation of the place-specific flight suspension mechanism for India, Pakistan, and the Philippines. From 00:00 on April 20, all passenger flights from these places will be prohibited from landing in Hong Kong for 14 days. These places will also at the same time be specified as extremely high-risk Group A specified places under the Prevention and Control of Disease (Regulation of Cross-boundary Conveyances and Travellers) Regulation (Cap. 599H), so as to restrict persons who have stayed in these places from boarding for Hong Kong. The suspension will be effective for 14 days.

The Government implemented on April 14 the tightened flight-specific suspension mechanism, as well as the new place-specific flight suspension mechanism in parallel. Under the place-specific flight suspension mechanism, if a total of five or more passengers among all flights from the same place, regardless of airline, were confirmed by arrival tests for COVID-19 with the N501Y mutant strain within a seven-day period, the Government would invoke Cap. 599H to prohibit all passenger flights from that place from landing in Hong Kong for 14 days, and would at the same time specify that place as an extremely high-risk place under Cap. 599H to restrict persons who have stayed in that place for more than two hours from boarding passenger flights for Hong Kong for 14 days, so as to prevent persons from the relevant place from arriving at Hong Kong via transit.

A Government spokesman said, “With confirmed cases involving the N501Y mutant strain detected for the first time in the community in Hong Kong, for prudence’s sake, the Government has applied the criteria of the newly implemented place-specific flight suspension mechanism retrospectively for 14 days on places where there had been imported cases confirmed by arrival tests that carried the N501Y mutant strain. India, Pakistan, and the Philippines all had seven-day cumulative number of relevant cases that reached the relevant criteria in the past 14 days, and the Government will therefore invoke the place-specific flight suspension mechanism for these three places.”

The place-specific suspension mechanism for these three places will be effective for 14 days from midnight on April 20. Relevant restrictions will include the prohibition of passenger flights from these places from landing in Hong Kong, as well as specifying these three places as Group A specified places under Cap. 599H to restrict any person who have stayed in these places for more than two hours on the day of boarding or 21 days before that day from boarding for Hong Kong.

At the same time, to enhance the testing of persons returning to Hong Kong from overseas places, the Government will issue a compulsory testing notice for persons who returned to Hong Kong from extremely high-risk places specified under Cap. 599H (that is the current Group A specified places). After completing the compulsory quarantine for 21 days as well as the testing on the 12th and 19th day during quarantine, these persons returning to Hong Kong will also need to self-monitor further for another seven days, and be subject to nucleic acid testing on the 26th day of their return to Hong Kong.

“The Government will continue to closely monitor the development of the global and local epidemic situation, and will further adjust the relevant inbound prevention and control measures as necessary,” the Government spokesman said.


Program Vaksinasi COVID-19  

Kelompok prioritas vaksinasi telah diperluas hingga mencakup penata laksana rumah tangga, termasuk penata laksana rumah tangga asing (www.info.gov.hk/gia/general/202103/15/P2021031500626.htm). Untuk janji temu daring atau rincian lainnya, silahkan kunjungi situs web Program Vaksinasi (www.covidvaccine.gov.hk). Situs web ini berisi informasi dalam bahasa Cina, Inggris, Tagalog, Indonesia, Thailand, Hindi, Sinhala, Bengal, Nepal dan Urdu.


Leaflet on COVID-19 Vaccination Programme
(Selebaran Program Vaksinasi)
Penata laksana rumah tangga asing diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi
(Penata laksana rumah tangga asing diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi)

Tanggal Peninjauan Terakhir 13 April 2021

Informasi Penting terkait Penyakit Coronavirus (COVID-19)

Silahkan klik di sini untuk tahu lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab tenaga kerja dan Penata Laksana Rumah Tangga Asing menurut Undang-undang Tenaga Kerja dan Kontrak Kerja Standar, serta informasi terkait tentang Penyakit Coronavirus (COVID-19).

FDHs and majikan dapat mengunjungi "Situs Web Tematik COVID-19" (www.coronavirus.gov.hk/) untuk saran Kesehatan dalam mencegah pneumonia dan infeksi pernafasan. Situs web ini berisi informasi dalam bahasa Cina, Inggris, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali dan Urdu.

Tanggal Peninjauan Terakhir 31 December 2020

2021.06.30 Baru

Labour Department continues to set up mobile specimen collection stations to provide COVID-19 testing services for foreign domestic helpers and encourages them to get vaccinated

The Labour Department (LD) announced today (June 30) that mobile specimen collection stations will continue to be set up at popular gathering places of foreign domestic helpers (FDHs) on Sundays in July to provide COVID-19 testing services for FDHs, and encouraged FDHs to get vaccinated as soon as possible to protect their health.

...

The Labour Department (LD) announced today (June 30) that mobile specimen collection stations will continue to be set up at popular gathering places of foreign domestic helpers (FDHs) on Sundays in July to provide COVID-19 testing services for FDHs, and encouraged FDHs to get vaccinated as soon as possible to protect their health.

An LD spokesman said, "The LD will continue to set up mobile specimen collection stations in July at popular gathering places of FDHs to assist FDHs to receive the test voluntarily. No prior appointment is required. We also appeal to all FDHs to get vaccinated as soon as possible to protect their own health and the health of their employers' families and others."

The four mobile specimen collection stations will be set up at Chater Garden in Central (near Exit J2 of MTR Central Station), Hing Fat Street entrance of Victoria Park in Causeway Bay (near Exit A2 of MTR Tin Hau Station), Lai Chi Kok Park entrance (near Exit D of MTR Mei Foo Station) and Tai Ho Road entrance of Tsuen Wan Park (near Exit D of MTR Tsuen Wan West Station). Mobile specimen collection stations are open on Sundays in July (July 4, 11, 18 and 25), from 10am to 5pm. An FDH should bring along his/her Hong Kong identity card or passport, and register his/her personal information on the spot at the government website (www.tgptest.gov.hk. Please select "Non-Government Staff - Foreign domestic helpers") in order to receive an SMS notification of the test result. FDHs will receive an SMS notification of the barcode number of the specimen bottle they collect after registration for reference. If necessary, duty officers can assist the FDH in registration.

The testing agent will provide specimen collection services by combined nasal and throat swab to FDHs receiving the test, and will deliver the specimens to the laboratory for testing. The testing agent will not acquire or retain any personal information of the participants. Participants will be notified of a negative test result via SMS. Positive cases will be referred to the Centre for Health Protection of the Department of Health (DH) for follow-up, and the DH will contact the participant concerned if it is confirmed to be an infection case.

For enquiries, please contact the LD through the dedicated FDH hotline at 2157 9537 (manned by 1823) or by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk.


2021.06.28 Baru

Langkah-Langkah untuk membantu pembantu rumah tangga dan majikan mengatasi pandemi COVID-19 diperpanjang

Pemerintah hari ini (28 Juni) mengumumkan bahwa langkah-Langkah untuk membantu penata laksana rumah tangga asing (PLRTA) dan majikan mereka mengatasi pandemi COVID-19 akan diperpanjang yang akan diberlakukan segera.

...

Pemerintah hari ini (28 Juni) mengumumkan bahwa langkah-Langkah untuk membantu penata laksana rumah tangga asing (PLRTA) dan majikan mereka mengatasi pandemi COVID-19 akan diperpanjang yang akan diberlakukan segera.

Perpanjangan masa berlaku kontrak yang ada

Pemerintah akan terus menerapkan langkah-langkah sebelumnya sehingga memungkinkan majikan memperpanjang masa berlaku kontrak yang ada dengan PLRTA mereka yang keluar. Untuk semua kontrak PLRTA yang akan berakhir pada atau sebelum tanggal 30 September 2021, Komisaris Tenaga Kerja telah memberikan persetujuan prinsip untuk memperpanjang masa kerja yang tercantum dalam Klausul 2 Kontrak Kerja Standar untuk jangka waktu paling lama tiga bulan, atas dasar bahwa perubahan tersebut disepakati oleh majikan dan PLRTA. Namun, penerapan untuk perpanjangan lebih lanjut dari kontrak-kontrak tersebut yang telah diperpanjang berdasarkan pengaturan fleksibilitas sebelumnya termasuk yang diumumkan pada 29 Maret 2021, tidak akan dipertimbangkan.

Jika PLRTA yang baru dipekerjakan tidak dapat diatur untuk datang ke Hong Kong dalam jangka waktu tiga bulan yang diperpanjang dan majikan harus terus mempekerjakan PLRTA -nya di luar jangka waktu tiga bulan yang diperpanjang, majikan harus mengajukan perpanjangan kontrak dengan PLRTA yang ada. Majikan berkewajiban untuk membuat persiapan terlebih dahulu untuk mengatur agar PLRTA yang baru direkrut datang ke Hong Kong dalam waktu tiga bulan perpanjangan masa kerja dari PRTA yang ada dan/atau mengatur pembaruan kontrak dengan PLRTA yang ada.

Penundaan kembali ke tempat asal

Berdasarkan mekanisme yang berlaku, seorang PLRTA berdasarkan kontrak baru dengan majikan yang sama, atau karena akan memulai kontrak baru dengan majikan baru setelah berakhirnya kontrak yang ada, dapat mengajukan permohonan ke Departemen Imigrasi (ImmD) untuk menunda kembali ke tempat asal tidak lebih dari satu tahun setelah kontrak yang ada berakhir, dengan persetujuan majikannya saat ini atau majikan barunya.

Mengingat pandemi COVID-19, Pemerintah akan memperpanjang lebih lanjut pengaturan fleksibilitas terkait yang diumumkan pada 30 Desember 2020. Jika seorang PLRTA tidak dapat kembali ke tempat asalnya dalam jangka waktu satu tahun tersebut, ia dapat, atas persetujuan majikannya, mengajukan permohonan kepada ImmD untuk perpanjangan batas tinggal lebih lanjut sampai akhir kontraknya sehingga ia dapat kembali ke tempat asalnya dalam jangka waktu tersebut.

Pemerintah mengingatkan majikan dan PLRTA bahwa pengaturan fleksibilitas di atas harus disepakati bersama antara majikan dan PLRTA, dan persyaratan bahwa PLRTA harus kembali ke tempat asalnya tetap berlaku. Majikan harus mengatur agar PLRTA mereka kembali ke tempat asal dalam batas waktu tinggal yang diperpanjang.

Pemerintah akan terus memantau situasi dan meninjau langkah-langkah di atas dan pengaturan fleksibilitas jika diperlukan.

Untuk mengaitkan dengan langkah-langkah pencegahan penyakit dan mengurangi arus orang, Pemerintah menghimbau kepada anggota masyarakat untuk memanfaatkan laman web khusus ImmD "Layanan Online untuk Penata Laksana Rumah Tangga Asing" www.immd.gov.hk/fdh atau permohonan seluler kepada ImmD untuk mengajukan permohonan visa untuk PLRTA, pemberitahuan pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya, dll. melalui sarana daring. ImmD telah memperkenalkan layanan Pembaruan Pintar yang memungkinkan orang yang mengajukan permohonan visa daring untuk pekerjaan lebih lanjut bagi PLRTA (yaitu, pembaruan kontrak, penyelesaian sisa jangka waktu kontrak saat ini, atau penundaan kembali ke tempat asal sesuai dengan pengaturan fleksibilitas yang disebutkan di atas) untuk, setelah persetujuan aplikasi mereka, membayar biaya visa melalui berbagai cara dan mengumpulkan visa melalui pos, sehingga mereka tidak perlu menghadiri kantor ImmD untuk menjalani proses formalitas, yang nyaman dan tepat waktu sekaligus mengurangi bepergian dan berkontribusi dalam upaya memerangi virus bersama. Untuk mengakses laman web khusus di atas atau mengunduh permohonan seluler ImmD, silakan pindai kode QR (lihat Lampiran).

Untuk pertanyaan tentang hak dan tunjangan kerja, silakan hubungi LD di saluran siaga PLRTA khusus di 2157 9537 (diawaki oleh 1823) atau melalui email ke fdh-enquiry@labour.gov.hk. Portal PLRTA khusus (www.fdh.labour.gov.hk) yang didirikan oleh LD juga memberikan informasi dan tautan berguna yang berkaitan dengan mempekerjakan PLRTA. Untuk pertanyaan tentang permohonan visa PLRTA, silakan hubungi ImmD dengan menghubungi saluran siaga pertanyaan di 2824 6111 atau dengan mengirim email ke enquiry@immd.gov.hk.

Lampiran


2020.12.11 

Departemen Tenaga Kerja memperingatkan penata laksana rumah tangga asing dan pemberi kerja mengenai upaya baru terkait penentuan hotel karantina

Pemerintah hari ini (28 Juni) mengumumkan bahwa langkah-Langkah untuk membantu penata laksana rumah tangga asing (PLRTA) dan majikan mereka mengatasi pandemi COVID-19 akan diperpanjang yang akan diberlakukan segera.

...

Pemerintah mengumumkan hari ini (11 Desember) bahwa sebuah upaya baru akan diberlakukan mulai Pukul 0.00, 22 Desember 2020 untuk mengharuskan semua orang yang berpergian dan tiba di Hong Kong dari negara-negara selain Cina untuk menjalani karantina wajib 14 hari di hotel karantina yang ditentukan sesuai arahan di bawah Undang-undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Undang-undang Kendaraan dan Pelancong Lintas Batas) (Cap. 599H). Hotel karantina yang ditentukan hanya dapat menerima orang yang berpergian masuk yang disebutkan di atas dan dikenai karantina wajib. Pemerintah akan mengatur transportasi khusus untuk mengantarkan orang yang berpergian dari bandara udara dan Pusat Menunggu Hasil Tes ke hotel karantina yang ditentukan, dengan tujuan mengurangi kontak antara mereka dengan masyarakat.

Juru bicara Departemen Tenaga Kerja (LD) berkata, "LD memperingatkan penata laksana rumah tangga asing (FDHs), pemberi kerja dan agen tenaga kerja (EAs) untuk memperhatikan upaya baru yang disebutkan di atas. Sebelum FDH diizinkan check-in untuk penerbangan ke Hong Kong, ia harus menunjukkan konfirmasi pemesanan kamar di hotel karantina yang ditentukan kepada operator penerbangan agar dapat diizinkan naik ke pesawat. Pemesanan kamar harus selama tidak kurang dari 14 hasi sejak hari ketibaan FDH terkait di Hong Kong. Pemberi kerja dan EAs (jika berlaku) diingatkan untuk membuat persiapan yang diperlukan untuk FDHs sebelumnya. Jika FDH tidak dapat menunjukkan konfirmasi tersebut, ia mungkin tidak akan diizinkan untuk naik penerbangan ke Hong Kong. FDHs terkait diingatkan bahwa tanpa izin petugas berwenang, mereka tidak diperbolehkan meninggalkan kamar dan tidak boleh ada pengunjung selama periode karantina wajib 14 hari. Hotel akan menyediakan tiga kali makan sehari untuk orang yang menjalani karantina.”

"Pemberi kerja turut diingatkan untuk mematuhi kewajiban mereka menurut Kontrak Kerja Standar, termasuk menanggung biaya akomodasi dan memberikan tunjangan makan bagi FDHs selama karantina wajib FDHs," lanjut juru bicara.

"Bagi EAs, mereka bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang benar kepada pemberi kerja dan FDHs. Mereka harus mengingatkan dan/atau membantu pemberi kerja dalam membuat pengaturan terkait untuk mematuhi upaya terkait. Jika terdapat bukti bahwa EA telah melanggar ketentuan dalam Kode Praktek Agen Tenaga Kerja, EA terkait akan dikenai penalti."

Daftar hotel karatina yang ditunjuk dan Pertanyaan yang Sering Diajukan terkait telah diunggah ke situs web tematik untuk Hotel yang Ditentukan untuk Karantina (www.designatedhotel.gov.hk). Untuk bertanya tentang upaya baru ini, silahkan hubungi hotline Departemen Kesehatan di 2125 1122. Untuk bertanya mengenai hak dan tunjangan kerja, silahkan hubungi LD di hotline khusus FDH di 2157 9537 (ditangani oleh "1823") atau melalui email ke fdh-enquiry@labour.gov.hk.

situs web tematik untuk Hotel yang Ditentukan untuk Karantina

*Pendatang yang tiba di Hong Kong mulai 21 Desember harus sudah memesan hotel yang sudah ditentukan dalam daftar hotel untuk karantina. Jika tidak, mereka akan ditolak untuk melakukan penerbangan ke Hong Kong. Untuk rinciannya, silahkan mengacu pada pengumuman pers mengenai “Perkembangan Terakhir tentang Skema Hotel Karantina yang Ditentukan” yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 13 Desember 2020 (https://www.info.gov.hk/gia/general/202012/13/P2020121300563.htm?fontSize=1).


2020.11.03 

Pemberi kerja tidak boleh memberhentikan penata laksana rumah tangga asing yang menderita COVID-19

Pemerintah hari ini (3 November) mengingatkan pemberi kerja bahwa mereka tidak boleh memberhentikan penata laksana rumah tangga asing (FDHs) yang menderita COVID-19 dan harus terus mengikuti ketentuan di bawah Undang-undang Ketenagakerjaan (EO) dan Kontrak Kerja Standar (SEC) di tengah-tengah pandemic COVID-19.

...

Pemerintah hari ini (3 November) mengingatkan pemberi kerja bahwa mereka tidak boleh memberhentikan penata laksana rumah tangga asing (FDHs) yang menderita COVID-19 dan harus terus mengikuti ketentuan di bawah Undang-undang Ketenagakerjaan (EO) dan Kontrak Kerja Standar (SEC) di tengah-tengah pandemic COVID-19.

Juru bicara Pemerintah mengatakan, “Kami ingin mengingatkan pemberi kerja bahwa mereka tidak boleh memberhentikan atau menolak kontrak kerja dengan FDH yang menderita COVID-19. Menurut EO, pemberi kerja dilarang memberhentikan kontrak kerja seorang pekerja pada hari cuti sakit bertanggungan, kecuali dalam kasus pemberhentian akibat perilaku tidak pantas yang serius. Seorang pemberi kerja yang melanggar ketentuan EO yang terkait melakukan pelanggaran hukum dan dapat dikenai tuntutan dan, jika divonis bersalah, dikenai denda maksimum $100,000. Pemberi kerja juga diingatkan mengenai kemungkinan pelanggaran kontrak jika menolak kontrak kerja dengan FDHs, atau kemungkinan pelanggaran Undang-undang Diskriminasi Disabilitas (DDO) jika memperlakukan FDHs secara kurang pantas (misalnya dengan memberhentikannya) karena FDHs terinfeksi atau tengah dalam proses pemulihan dari COVID-19. Setelah FDHs sembuh dari COVID-19, pemberi kerja disarankan untuk mengatur agar FDHs mulai atau melanjutkan bekerja dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan FDHs.”

Juru bicara melanjutkan, “Saat menangani urusan kerja dengan FDHs, pemberi kerja harus memenuhi kewajiban dan ketentuan EO dan SEC. Jika berlaku, pemberi kerja harus memberikan cuti sakit dan tunjangan sakit bagi FDH yang memenuhi syarat sesuai EO. Jika FDH yang sakit belum mengumpulkan hari cuti sakit bertunjangan yang cukup untuk memenuhi periode cuti sakitnya, kami memohon pemberi kerja untuk berbelas kasihan dan mempertimbangkan untuk memberikan cuti sakit bertanggungan kepada FDH. Menurut Klausul 9(a) dalam SEC, jika FDH masih sakit atau mengalami cedera pribadi selama masa kerja (kecuali periode ketika FDH meninggalkan Hong Kong atas keinginan sendiri dan untuk tujuan pribadi), tanpa memandang apakah ini diakibatkan oleh pekerjaan, pemberi kerja harus menyediakan perawatan kesehatan gratis bagi FDH.”

Pada saat yang sama, pemberi kerja perlu memperhatikan dan mematuhi upaya terkait yang diterapkan oleh Pemerintah atas respon terhadap pandemic, termasuk ketentuan bahwa semua orang (termasuk FDHs) yang tiba di Hong Kong dari semua tempat di luar Cina harus menjalani karantina wajib selama 14 hari di bawah Undang-undang Karantina Wajib bagi Orang yang Tiba di Hong Kong dari Luar Negeri (Cap 599E), dan ketentuan terkait dalam spesifikasi Undang-Undang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Peraturan Angkutan dan Pelancong Lintas Batas) (Cap. 599H), yaitu jika seseorang yang berpergian (termasuk FDH) pernah tinggal di tempat yang disebutkan (termasuk Indonesia dan Filipina) selama 14 hari sebelum datang ke Hong Kong, laporan uji yang diterbitkan oleh laboratorium atau institusi perawatan kesehatan yang diakui atau disetujui oleh pemerintah di tempat tersebut sebagai bukti bahwa ia telah melakukan uji asam nukleat untuk COVID-19, yang sampelnya diambil dalam kurun 72 jam sebelum waktu keberangkatan penerbangan terjadwal ke Hong Kong, dan bahwa hasil uji tersebut negative, serta konfirmasi reservasi kamar hotel di Hong Kong selamat tidak kurang dari 14 hari mulai hari kedatangannya di Hong Kong. Pemerintah sekali lagi mengingatkan pemberi kerja untuk membuat pengaturan terkait dan menanggung biaya uji asam nukleat, biaya akomodasi dan tunjangan makan selama karantina wajib FDHs.

Di sisi lain, Pemerintah mengingatkan FDHs untuk tidak menyalahgunakan pengaturan pemutusan kontrak prematur untuk berganti pemberi kerja (umumnya dikenal sebagai job-hopping atau berganti-ganti pekerjaan). Departemen Imigrasi (ImmD) telah mempercepat proses pendaftaran visa kerja yang diajukan oleh FDHs yang berada di Hong kong, terutama permohonan untuk berganti pemberi kerja dari FDH yang kontraknya berakhir secara normal. Pada saat yang sama, untuk menghindari berganti-ganti kerja, ImmD akan, selama evaluasi kasus, terus memperhatikan detail permohonan baik-baik, seperti jumlah kejadian dan alasan pemutusan kontrak prematur dalam kurun 12 bulan terakhir. Untuk kasus yang dicurigai sebagai berganti-ganti pekerjaan, ImmD akan menolak permohonan visa kerja dan meminta pemohon untuk meninggalkan Hong Kong.

Pemberi kerja dapat menghubungi Portal FDH khusus milik Departemen Tenaga Kerja (www.fdh.labour.gov.hk) untuk informasi lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pemberi kerja dan FDH di bawah EO dan SEC terkait COVID-19. Untuk informasi terkait COVID-19 dan DDO, pemberi kerja dapat menghubungi situs web Komisi Kesetaraan Peluang (www.eoc.org.hk/EOC/Upload/UserFiles/File/FAQ_COVID-19_Foreign_Domestic_Workers_and_Employers_english.pdf).


2020.07.21

Pemberi kerja harus menandatangani persetujuan saat mengajukan permohonan visa bagi penata laksana rumah tangga asing

Mempertimbangkan perkembangan terakhir dan parahnya situasi epidemi COVID-19 di Hong Kong, Pemerintah telah menyiarkan spesifikasi di bawah Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Peraturan Kendaraan dan Orang yang Berpergian Lintas Batas) (Cap. 599H, Hukum Hong Kong) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) yang memberi ketentuan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat bagi orang yang berpergian ke tempat-tempat beresiko tinggi (yaitu Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistas, Filipina dan Afrika Selatan) selama 14 hari sebelu kedatangan di Hong Kong, demi mengurangi jumlah kasus dari luar negeri. Spesifikasi terkait akan berlaku mulai Pukul 0:00 tanggal 25 Juli 2020, dan terus berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut.

...

Mempertimbangkan perkembangan terakhir dan parahnya situasi epidemi COVID-19 di Hong Kong, Pemerintah telah menyiarkan spesifikasi di bawah Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Peraturan Kendaraan dan Orang yang Berpergian Lintas Batas) (Cap. 599H, Hukum Hong Kong) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) yang memberi ketentuan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat bagi orang yang berpergian ke tempat-tempat beresiko tinggi (yaitu Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistas, Filipina dan Afrika Selatan) selama 14 hari sebelu kedatangan di Hong Kong, demi mengurangi jumlah kasus dari luar negeri. Spesifikasi terkait akan berlaku mulai Pukul 0:00 tanggal 25 Juli 2020, dan terus berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Pada tanggal 18 Juli 2020, Departemen Tenaga Kerja (LD) memperingatkan penata laksana rumah tangga asing (FDHs), pemberi kerja dan agen tenaga kerja untuk mengingat spesifikasi yang disebutkan di atas melalui pengumuman pers (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm). Bagi FDH yang dikenai spesifikasi ini, ia harus menyediakan dokumen berikut ini:

1. surat atau sertifikat dalam bahasa Inggris atau Cina yang diterbitkan oleh laboratorium atau institusi perawatan kesehatan yang berisi nama dan nomor kartu identitas atau paspor FDH terkait yang menunjukkan bahwa:
(a) FDH terkait telah menjadi tes asam nukleat COVID-19, yang sampelnya diambil dari FDH terkait dalam kurun waktu 72 jam sebelum waktu keberangkatan pesawat yang terjadwal;
(b) uji yang dilakukan adalah uji asam nukleat COVID-19; dan
(c) hasil ujinya adalah bahwa FDH terkait teruji negatif COVID-19;
2. laporan uji asli yang diterbitkan oleh laboratorium atau insitusi perawatan kesehatan yang berisi nama dan nomor kartu identitas atau paspor FDH terkait;
3. surat dalam bahasa Inggris atau Cina yang diterbitkan oleh otoritas pemerintahan terkait tempat laboratorium atau institusi perawatan kesehatan berada yang menerangkan bahwa laboratorium atau institusi perawatan kesehatan tersebut diakui atau disetujui oleh pemerintah; dan
4. FDH terkait memiliki konfirmasi reservasi kamar dalam bahasa Inggris atau Cina untuk kamar hotel di Hong Kong selama tidak kurangi dari 14 hari mulai dari hari kedatangan FDH di Hong Kong.

Pemberi kerja harus menanggung biaya uji asam nukleat dan biaya akomodasi, serta memberikan tunjangan makan bagi FDHs selama karantina wajib.

Terkait upaya di atas, Departemen Imigrasi (ImmD) akan menerapkan pengaturan baru untuk permohonan visa FDH. Berlaku saat ini juga, pemberi kerja yang mengajukan permohonan visa bagi FDHs (termasuk yang permohonannya telah diserahkan namun masih menunggu persetujuan atau penerbitan visa) akan perlu menandatangani persetujuan untuk menunjukkan bahwa ia akan mengatur uji COVID-19 dan karatina di hotel bagi FDHs, serta bertanggung jawab atas biaya terkait jika FDHs tiba pada atau setelah 25 Juli 2020. Jika pemeberi kerja ditemukan melanggar persetujuan, FDHs dapat ditolak masuk ke Hong Kong dan permohonan pemberi kerja selanjutnya untuk mempekerjakan FDH dapat ditolak.

Persetujuan ini dapat diunduh dari situs web ImmD di www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/foreign-domestic-helpers.html dan diambil secara gratis dari Kantor Pusat ImmD dan Kantor Cabang Imigrasi.

Untuk pertanyaan terkait permohonan visa untuk FDH, silahkan hubungi ImmD dengan menelepon hotline pertanyaan di 2824 6111 atau melalui email ke enquiry@immd.gov.hk. Untuk pertanyaan mengenai hak dan tunjangan kerja, silahkan hubungi LD melalui hotline khusus FDH di 2157 9537 (ditangani oleh "1823") atau melalui email di fdh-enquiry@labour.gov.hk.


2020.07.18

Departemen Tenaga Kerja memperingatkan penata laksana rumah tangga asing dan pemberi kerja mengenai spesifikasi terkait perjalanan ke Hong Kong

Pemerintah hari ini (18 Juli) mengumumkan spesifikasi di bawah Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Peraturan Kendaraan dan Orang yang Berpergian Lintas Batas) (Cap. 599H) yang memberi ketentuan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat demi menurunkan jumlah kasus COVID-19 dari luar negeri. Orang yang berpergian yang pada hari tersebut menaiki pesawat sipil yang tiba atau akan tiba di Hong Kong, atau selama 14 hari sebelum itu, tinggal di tempat yang ditentukan (yaitu Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistas, Filipina dan Afrika Selatan), harus memenuhi ketentuan dari Sekretaris Pangan dan Kesehatan. Karena spesifikasi terkait mulai berlaku pada Pukul 0:00 tanggal 25 Juli 2020 dan terus berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut.

...

Pemerintah hari ini (18 Juli) mengumumkan spesifikasi di bawah Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Peraturan Kendaraan dan Orang yang Berpergian Lintas Batas) (Cap. 599H) yang memberi ketentuan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat demi menurunkan jumlah kasus COVID-19 dari luar negeri. Orang yang berpergian yang pada hari tersebut menaiki pesawat sipil yang tiba atau akan tiba di Hong Kong, atau selama 14 hari sebelum itu, tinggal di tempat yang ditentukan (yaitu Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistas, Filipina dan Afrika Selatan), harus memenuhi ketentuan dari Sekretaris Pangan dan Kesehatan. Karena spesifikasi terkait mulai berlaku pada Pukul 0:00 tanggal 25 Juli 2020 dan terus berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Departemen Tenaga Kerja (LD) memperingatkan penata laksana rumah tangga asing (FDH), pemberi kerja dan agen tenaga kerja untuk mengingat spesifikasi yang disebutkan di atas. Bagi FDH yang dikenai spesifikasi ini, ia harus menyediakan dokumen berikut ini:

1. surat atau sertifikat dalam bahasa Inggris atau Cina yang diterbitkan oleh laboratorium atau institusi perawatan kesehatan yang berisi nama dan nomor kartu identitas atau paspor FDH terkait yang menunjukkan bahwa:
(a) FDH terkait telah menjadi tes asam nukleat COVID-19, yang sampelnya diambil dari FDH terkait dalam kurun waktu 72 jam sebelum waktu keberangkatan pesawat yang terjadwal;
(b) uji yang dilakukan adalah uji asam nukleat COVID-19; dan
(c) hasil ujinya adalah bahwa FDH terkait teruji negatif COVID-19;
2. laporan uji asli yang diterbitkan oleh laboratorium atau insitusi perawatan kesehatan yang berisi nama dan nomor kartu identitas atau paspor FDH terkait;
3. surat dalam bahasa Inggris atau Cina yang diterbitkan oleh otoritas pemerintahan terkait tempat laboratorium atau institusi perawatan kesehatan berada yang menerangkan bahwa laboratorium atau institusi perawatan kesehatan tersebut diakui atau disetujui oleh pemerintah; dan
4. FDH terkait memiliki konfirmasi reservasi kamar dalam bahasa Inggris atau Cina untuk kamar hotel di Hong Kong selama tidak kurangi dari 14 hari mulai dari hari kedatangan FDH di Hong Kong.

Juru bicara LD mengatakan, “Sebelum FDH terkait melakukan check-in penerbangan ke Hong Kong, ia harus memperlihatkan dokumen-dokumen di atas kepada operator penerbangan agar diizinkan naik pesawat. Pemberi kerja dan agen tenaga kerja (jika berlaku) diperingatkan untuk melakukan persiapan yang dibutuhkan bagi FDH sebelumnya. Jika FDH tidak dapat memenuhi persyaratan apapun yang ditentukan oleh Sekretaris Pangan dan Kesehatan, ia mungkin tidak diizinkan masuk ke Hong Kong saat tiba. FDH terkait diperingatkan untuk tinggal di alamat hotel yang tertera dalam perintah karantina selama 14 hari karantina wajib.”

“Pemberi kerja harus menanggung biaya uji asam nukleat bagi FDH. Pemberi kerja yang mengajukan permohonan kepada Departemen Imigrasi (ImmD) untuk mempekerjakan penata laksana rumah tangga harus menandatangani persetujuan dengan Pemerintah, yang menunjukkan bahwa ia akan mematuhi spesifikasi terkait dan menanggung biaya uji asam nukleat saat mengatur kedatangan FDH ke Hong Kong, jika FDH tinggal di tempat yang disebutkan pada hari ketika ia menaiki pesawat yang tiba pada, atau akan tiba di Hong Kong, atau selama 14 hari sebelum itu. Pemberi kerja yang melanggar persetujuan dapat diberi catatan pelanggaran dan ImmD dapat menolak permohonan untuk mempekerjakan FDH di masa akan datang. Pemberi kerja juga diperingatkan untuk memenuhi kewajiban menurut Kontrak Kerja Standar, termasuk menanggung biaya akomodasi dan memberikan tunjangan makan bagi FDH selama karantina wajib,” lanjut juru bicara.

“Bagi EA, mereka bertanggung jawab memberikan informasi yang benar kepada pemberi kerja dan FDH. Mereka harus memperingatkan dan/atau membantu pekerja dalam membuat pengaturan terkait demi mematuhi spesifikasi. Jika ada bukti bahwa EA telah melanggar ketentuan dalam Kode Praktek Agen Tenaga Kerja, EA terkait akan dikenai hukuman.”

Daftar hotel berlisensi tersedia di situs web Kantor Otoritas Lisensi milik Departemen Urusan Dalam Negeri (www.hadla.gov.hk/cgi-bin/hadlanew/search.pl?client=1&searchtype=1&licenceNo=&name=&address=&room=0&district=0&displaytype=2). Saat memilih hotel untuk karantina, pemberi kerja dan EA (jika berlaku) diingatkan untuk menghubungi hotel untuk rincian lebih lanjut dan mengacu pada Saran Pengendalian Infeksi bagi Orang yang Menjalani Karantina Rumah Wajib (www.chp.gov.hk/files/pdf/infection_control_advice.pdf) yang diterbitkan oleh Pusat Perlindungan Kesehatan Departemen Kesehatan.

Untuk pertanyaan mengenai hak dan tunjangan kerja, silahkan hubungi LD melalui hotline khusus FDH di 2157 9537 (ditangani oleh "1823") atau melalui email di fdh-enquiry@labour.gov.hk. Untuk pertanyaan terkait permohonan visa untuk FDH, silahkan hubungi ImmD dengan menelepon hotline pertanyaan di 2824 6111 atau melalui email ke enquiry@immd.gov.hk.