Pojok Penata Laksana Rumah Tangga Asing Pojok Penata Laksana Rumah Tangga Asing

Sambutan

Portal ini memberi informasi yang berkaitan dengan pekerjaan penata laksana rumah tangga asing (PLRTA) di Hong Kong, termasuk kebijakan pengiriman PLRTA, bahan publikasi dan publisitas mengenai hak dan kewajiban PLRTA serta majikan mereka berdasarkan hukum undang-undang buruh dan Kontrak Kerja Standar dalam mempekerjakan PLRTA. Melalui informasi disitus Web ini, diharapkan dapat mendorong PLRTA maupun majikan untuk membaca informasi sebelum menyetujui kontrak dan peraturan selama masa kerja.

Meski bukan persyaratan dari Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong bahwa majikan harus merekrut PLRTA melalui agen tenaga kerja (AT), atau PLRTA memperoleh pekerjaan dari agen tenaga kerja (AT), namun sebagian besar warga Hong Kong mempekerjakan PLRTA melalui AT. Masing-masing negara asal PLRTA mungkin memiliki persyaratan tertentu dan berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. PLRTA dan majikan juga didorong untuk membaca pasal “Melibatkan agen pekerjaan” sebagai hal yang perlu diingat ketika menggunakan jasa AT, dan menggunakan mesin pencari untuk mengidentifikasi AT dengan lisensi yang valid di Hong Kong.

Untuk perkara yang terkait dengan kriteria kelayakan dan prosedur dalam pendaftaran pekerjaan untuk PLRTA, silakan kunjungi situs web Departemen Imigrasi.

Apa yang Baru (Hanya tersedia dalam Bahasa Tionghoa / Inggris)
    


Pesan Penting Terkait COVID-19


Prosedur Karantina untuk Penata Laksana Rumah Tangga Asing

Latest quarantine arrangements for foreign domestic helpers with effect from 1 April. Please click here for more details.

Prosedur Karantina untuk Penata Laksana Rumah Tangga Asing (Rilis Pers)

2022.03.26 

Government increases supply of designated quarantine hotels to meet demand of Hong Kong residents returning from overseas

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

...

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

The Government has announced that, with effect from April 1, the place-specific flight suspension mechanism for nine places would be lifted and the quarantine arrangement for Hong Kong residents returning from overseas would be adjusted. In anticipation of the growing number of returning Hong Kong residents, the Government will increase the supply of DQHs in an orderly manner to meet the demand, while guarding against the importation of COVID-19 cases at the same time.

Specifically, after assessing the supply and demand as well as the usage of community isolation facilities (CIFs), the Government decided to convert 13 hotels (list at Annex 1), which have earlier been turned into CIFs, back to DQHs to supplement over 4 400 rooms on top of the current supply. These DQHs will commence service progressively from April 1 onwards and will start to accept room bookings for the relevant period gradually. The Government has also asked existing DQHs to release around 500 blocked-off rooms to meet the demand. To sum up, there will be 38 DQHs providing over 10 000 rooms in total for selection by Hong Kong residents returning from places other than the Mainland and Macao.

Separately, three hotels which are currently isolation facilities will be reserved for FDHs to undergo quarantine starting from April 1. Along with one existing designated quarantine facility for FDHs, the four hotels (list at Annex 2) will provide about 1 600 rooms. For details regarding the quarantine arrangements for FDHs, please refer to the Labour Department's FDH Portal www.fdh.labour.gov.hk.

The Government will update regularly the list of DQHs and their booking status on the thematic website www.designatedhotel.gov.hk.

The Government fully implemented the Designated Quarantine Hotel Scheme on December 22, 2020, requiring all arrivals from specified places to undergo compulsory quarantine at DQHs with a view to further preventing the importation of COVID-19 cases and reducing contact between arrivals and the local community. Under the Scheme, 44 DQHs were expected to provide service from March 1 to July 31 this year. Nevertheless, the Government converted some of them into CIFs to tackle the fifth wave of the epidemic.

Attachment:
Annex 1 Annex 2 


Program Vaksinasi COVID-19  

Kelompok prioritas vaksinasi telah diperluas hingga mencakup penata laksana rumah tangga, termasuk penata laksana rumah tangga asing (www.info.gov.hk/gia/general/202103/15/P2021031500626.htm). Untuk janji temu daring atau rincian lainnya, silahkan kunjungi situs web Program Vaksinasi (www.covidvaccine.gov.hk). Situs web ini berisi informasi dalam bahasa Cina, Inggris, Tagalog, Indonesia, Thailand, Hindi, Sinhala, Bengal, Nepal dan Urdu.


Leaflet on COVID-19 Vaccination Programme
(Selebaran Program Vaksinasi)
Penata laksana rumah tangga asing diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi
(Penata laksana rumah tangga asing diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi)

Tanggal Peninjauan Terakhir 13 April 2021

Informasi Penting terkait Penyakit Coronavirus (COVID-19)

Please click here to know more about the Obligations and rights of employers and employees relating to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Silahkan klik di sini untuk tahu lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab tenaga kerja dan Penata Laksana Rumah Tangga Asing menurut Undang-undang Tenaga Kerja dan Kontrak Kerja Standar, serta informasi terkait tentang Penyakit Coronavirus (COVID-19).

FDHs and majikan dapat mengunjungi "Situs Web Tematik COVID-19" (www.coronavirus.gov.hk/) untuk saran Kesehatan dalam mencegah pneumonia dan infeksi pernafasan. Situs web ini berisi informasi dalam bahasa Cina, Inggris, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali dan Urdu.

Tanggal Peninjauan Terakhir 14 March 2022

Other Related Information

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha will be a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.03.25 

PERPANJANGAN UPAYA UNTUK MEMBANTU PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA ASING MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Hari ini (25 Maret), Pemerintah merilis pengumuman yang berisi upaya untuk membantu penata laksana rumah tangga asing (FDH) beserta majikannya untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang akan diperpanjang.

...

Hari ini (25 Maret), Pemerintah merilis pengumuman yang berisi upaya untuk membantu penata laksana rumah tangga asing (FDH) beserta majikannya untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang akan diperpanjang.

Perpanjangan masa keabsahan kontrak yang berlaku

Pemerintah akan terus menerapkan upaya sebelumnya untuk memungkinkan para majikan memperpanjang masa keabsahan kontrak FDH yang hendak berakhir. Untuk seluruh kontrak FDH yang akan berakhir pada atau sebelum 30 Juni 2022, Komisioner Ketenagakerjaan telah memberikan persetujuan umum untuk memperpanjang masa kerja sebagaimana tertera dalam Pasal 2 Kontrak Kerja Standar untuk jangka waktu paling lama enam bulan, dengan ketentuan bahwa perpanjangan tersebut disepakati bersama oleh majikan dan FDH yang bersangkutan. Namun, pengajuan perpanjangan lebih lanjut atas kontrak yang telah diperpanjang berdasarkan tata laksana fleksibel yang telah diumumkan sebelumnya tidak akan dipertimbangkan.

Apabila perpanjangan tidak dapat dilakukan kepada FDH yang baru diperkerjakan di Hong Kong dalam jangka waktu perpanjangan selama enam bulan sebagaimana disebutkan di atas dan majikan ingin tetap mempekerjakan FDH-nya melebihi jangka waktu perpanjangan selama enam bulan tersebut, majikan harus mengajukan pembaruan kontrak dengan FDH yang bersangkutan.

Penundaan pemulangan ke tempat asal

Berdasarkan mekanisme yang berlaku, FDH yang kontraknya diperbarui dengan majikan yang sama atau akan menandatangani kontrak baru dengan majikan baru setelah kontrak lamanya berakhir dapat mengajukan penundaan pemulangan ke tempat asal kepada Departemen Imigrasi (ImmD) selambat-lambatnya satu tahun setelah kontraknya berakhir, bergantung pada persetujuan majikannya saat ini atau majikan barunya.

Mempertimbangkan pandemi COVID-19, Pemerintah akan memperpanjang tata laksana fleksibel yang berlaku saat ini. Apabila seorang FDH tidak dapat kembali ke daerah asalnya dalam jangka waktu satu tahun sebagaimana disebutkan di atas, FDH tersebut dapat, atas persetujuan majikan, mengajukan perpanjangan batas izin tinggal lebih lanjut kepada ImmD hingga akhir keberlakuan kontraknya sehingga FDH tersebut dapat kembali ke daerah asalnya dalam jangka waktu tersebut. Pengajuan tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu delapan pekan sebelum batas izin tinggal FDH tersebut berakhir (yakni sama dengan pembaruan kontrak).

Pemerintah mengingatkan majikan dan FDH bahwa tata laksana fleksibel di atas harus disepakati bersama oleh majikan dan FDH serta persyaratan kembalinya FDH ke daerah asalnya tetap berlaku. Majikan harus mengatur kepulangan FDH dalam batas izin tinggal yang diperpanjang tersebut.

Pemerintah akan terus memantau situasi dengan cermat dan meninjau ulang upaya serta tata laksana fleksibel di atas bila dipandang perlu.

Dalam rangka mematuhi upaya penyebaran penyakit dan mengurangi arus orang, Pemerintah mengimbau masyarakat publik untuk mengajukan visa untuk FDH dan mempekerjakan FDH lebih lanjut secara daring atau aplikasi seluler ImmD. Selain mempersiapkan situs web khusus “Layanan Daring untuk Penata Laksana Rumah Tangga Asing " di www.immd.gov.hk/fdh, ImmD juga meningkatkan layanan pengajuan visa melalui penggunaan teknologi digital yang dioptimalkan dan meluncurkan layanan pengajuan visa elektronik serta tata laksana “e-Visa” pada 28 Desember 2021. Setelah pengajuannya disetujui, pemohon dapat membayar biaya visa melalui berbagai metode pembayaran dan mengunduh “e-Visa” pada perangkat seluler pribadinya atau mencetak “e-Visa” tersebut. Harap merujuk pada siaran pers yang relevan untuk melihat informasi rincinya (www.info.gov.hk/gia/general/202112/22/P2021122200489.htm). Masyarakat publik juga dapat menanyakan status pengajuannya serta menyerahkan dokumen pelengkap dan pemberitahuan pemutusan kontrak kerja dini melalui situs web khusus tersebut. Proses ini tidak mewajibkan masyarakat untuk datang sendiri ke kantor ImmD sebagai formalitas sehingga proses ini mudah dan hemat waktu serta mengurangi keharusan bepergian yang berujung pada kontribusi melawan virus bersama.

Pemerintah juga mengimbau para majikan beserta FDH untuk memperhatikan batas izin tinggal dan masa berlaku paspor FDH serta mengajukan permohonan visa dan penggantian paspor lebih dahulu sebelum keberlakuannya berakhir.

Untuk pertanyaan terkait hak dan manfaat kerja FDH, harap hubungi LD melalui saluran siaga FDH di 21579537 (ditangani oleh 1823) atau melalui surel ke fdh-enquiry@labour.gov.hk. Portal FDH khusus (www.fdh.labour.gov.hk) yang dipersiapkan oleh LD juga memberikan informasi dan tautan yang berguna terkait pekerjaan FDH. Untuk pertanyaan terkait pengajuan visa FDH, harap hubungi ImmD melalui saluran siaga pertanyaan di 28246111 atau melalui surel ke enquiry@immd.gov.hk.


2022.03.05 

Government's response on situation of foreign domestic helpers affected by COVID-19 (with photos)

With reference to the concerns about foreign domestic helpers (FDHs) affected by the 5th wave of the COVID-19 epidemic in Hong Kong, a spokesman for the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) said today (March 5) that the HKSAR Government is working in concert with the relevant Consulates General in Hong Kong to render them statutory and compassionate protection.

...

With reference to the concerns about foreign domestic helpers (FDHs) affected by the 5th wave of the COVID-19 epidemic in Hong Kong, a spokesman for the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) said today (March 5) that the HKSAR Government is working in concert with the relevant Consulates General in Hong Kong to render them statutory and compassionate protection.

Currently, about 330 000 FDHs, coming mainly from the Philippines and Indonesia, are serving local families in Hong Kong. The HKSAR Government and the local community greatly value and appreciate the significant contributions rendered by FDHs in support of families and the local economy. We much empathise with their not being able to visit their families back at home because of the ravaging epidemic. The HKSAR Government is committed to continue protecting the employment rights and interests of FDHs in order to maintain Hong Kong as an attractive place for FDHs to work.

The HKSAR Government does not and will not tolerate any employers of FDHs illegally dismissing FDHs who have suffered from the COVID-19 and in violation of the Employment Ordinance (EO). Under the EO, an employer is prohibited from terminating the contract of employment of an employee on his/her paid sickness day, except in cases of summary dismissal due to the latter's serious misconduct. An employer who contravenes relevant provisions of the EO commits an offence and is liable to prosecution and, upon conviction, to a maximum fine of $100,000. The HKSAR Government has continuously reminded employers of their statutory obligations and requirements under the EO and the Standard Employment Contract amidst the pandemic. Any breach of such requirements will render them ineligible to employ an FDH for a period of time and their visa applications for FDHs will be refused. Employers are also reminded of the possible violation of the Disability Discrimination Ordinance if they treat their FDHs less favourably (for example, by dismissing them) because the FDHs have been infected with or recovered from COVID-19. The HKSAR Government will stay vigilant in taking enforcement actions against any violation of law in liaison and collaboration with the relevant Consulates General.

For those FDHs under employment who test positive to the COVID-19 or are regarded as close contacts, they will receive support like any other citizens of Hong Kong. The HKSAR Government, with the staunch support of the Central People's Government, is expanding the capacity of community isolation facilities for those to whom priority should be accorded for isolation outside of the home environment. For those FDHs currently without employment in Hong Kong, the Labour Department has been assisting in their admission to suitable facilities with the support and assistance of the relevant Consulates General.

On the other hand, the HKSAR Government wishes to extend its sincere gratitude to employers of FDHs and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus. Over the recent weekends, we noticed that FDH gatherings in popular spots had been significantly reduced.

"The 5th wave of the COVID-19 epidemic has hit us hard and we could only overcome this major challenge with the full support and co-operation of the community. FDHs working in Hong Kong are a core part of our community and we believe the great majority of their employers are responsible and reasonable. The HKSAR Government will protect the legitimate rights and interests of FDHs in Hong Kong," the spokesman said.

Photo:
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) appeals to employers of foreign domestic helpers (FDHs) and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus.
				  The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) appeals to employers of foreign domestic helpers (FDHs) and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus.


2022.02.24 

MAJIKAN DILARANG MEMBERHENTIKAN PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA ASING YANG TERJANGKIT COVID-19

Hari ini (24 Februari), Departemen Tenaga Kerja (LD) mengingatkan bahwa majikan dilarang memberhentikan penata laksana rumah tangga asing (FDH) yang terjangkit COVID-19 dan diharuskan untuk mematuhi persyaratan berdasarkan UU Ketenagakerjaan (EO) dan Kontrak Kerja Standar (SEC) di tengah pandemi.

...

Hari ini (24 Februari), Departemen Tenaga Kerja (LD) mengingatkan bahwa majikan dilarang memberhentikan penata laksana rumah tangga asing (FDH) yang terjangkit COVID-19 dan diharuskan untuk mematuhi persyaratan berdasarkan UU Ketenagakerjaan (EO) dan Kontrak Kerja Standar (SEC) di tengah pandemi.

Juru bicara LD mengatakan bahwa, "Majikan yang mempekerjakan FDH harus mematuhi kewajiban dan persyaratan berdasarkan EO dan SEC. Kami ingin mengingatkan bahwa para majikan dilarang memutus kontrak kerja karena FDH terjangkit COVID-19. Berdasarkan EO, majikan dilarang memutus kontrak kerja pekerja pada hari cuti sakit berbayarnya, kecuali dalam hal pemecatan mendadak akibat kelalaian serius yang dilakukan oleh pekerja. Majikan yang melanggar ketentuan yang relevan di EO akan dianggap melanggar hukum dan dapat dijatuhi tuntutan, serta, atas putusan bersalah, dapat dikenai denda maksimum sebesar $100.000. Selain itu, apabila majikan melanggar EO, yang bersangkutan akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk mempekerjakan FDH dalam rentang waktu tertentu dan pengajuan visa untuk FDH akan ditolak. Majikan juga diingatkan atas kemungkinan pelanggaran UU Diskriminasi Penyandang Disabilitas (DDO) apabila majikan tersebut memperlakukan FDH secara tidak baik (misalnya memberhentikan) karena terjangkit oleh atau telah sembuh dari COVID-19."

Selama EO berlaku, majikan harus memberikan cuti sakit dan tunjangan sakit kepada FDH yang memenuhi syarat sesuai dengan EO apabila FDH tersebut jatuh sakit. Apabila hari sakit berbayar belum cukup terkumpul oleh FDH yang sakit untuk menutupi masa cuti sakitnya, Pemerintah mengimbau majikan untuk berbelas kasih dan mempertimbangkan untuk memberikan cuti sakit berbayar kepada FDH. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam SEC, majikan harus memberikan akomodasi yang sesuai tanpa dipungut biaya serta pengobatan medis bebas biaya kepada FDH.

Juru bicara melanjutkan, "FDH membantu keluarga Hong Kong untuk melakukan pekerjaan rumah tangga serta merawat lansia dan mengasuh anak. Mereka berkontribusi besar untuk Hong Kong. Saat ini, jumlah FDH sudah menurun menjadi sekitar 340.000 dari puncaknya, yakni 400.000 pada Januari 2020 akibat pandemi. Dalam menghadapi pandemi, diperlukan sikap saling mendukung dan pengertian. Demi memenuhi kebutuhan keluarga setempat, kita harus meningkatkan dukungan dan perlindungan kepada FDH agar reputasi Hong Kong sebagai tempat kerja yang menarik bagi FDH tetap terjaga. Pemerintah mengimbau para majikan dan FDH untuk melawan virus bersama-sama. Majikan tidak boleh sewenang-wenang memberhentikan FDH yang terinfeksi. Setiap FDH yang dipecat oleh majikan akibat terjangkit COVID-19 dapat mendatangi LD untuk mendapatkan bantuan."

FDH dan majikan dapat menelepon saluran siaga FDH di 21579537 (ditangani oleh 1823), mengirim surel ke fdh-enquiry@labour.gov.hk atau menghubungi LD melalui formulir daring di Portal khusus (www.fdh.labour.gov.hk). Untuk informasi terkait COVID-19 dan DDO, majikan dapat merujuk pada situs web Komisi Kesetaraan Kesempatan

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).


2020.07.21

Pemberi kerja harus menandatangani persetujuan saat mengajukan permohonan visa bagi penata laksana rumah tangga asing

Mempertimbangkan perkembangan terakhir dan parahnya situasi epidemi COVID-19 di Hong Kong, Pemerintah telah menyiarkan spesifikasi di bawah Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Peraturan Kendaraan dan Orang yang Berpergian Lintas Batas) (Cap. 599H, Hukum Hong Kong) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) yang memberi ketentuan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat bagi orang yang berpergian ke tempat-tempat beresiko tinggi (yaitu Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistas, Filipina dan Afrika Selatan) selama 14 hari sebelu kedatangan di Hong Kong, demi mengurangi jumlah kasus dari luar negeri. Spesifikasi terkait akan berlaku mulai Pukul 0:00 tanggal 25 Juli 2020, dan terus berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut.

...

Mempertimbangkan perkembangan terakhir dan parahnya situasi epidemi COVID-19 di Hong Kong, Pemerintah telah menyiarkan spesifikasi di bawah Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Peraturan Kendaraan dan Orang yang Berpergian Lintas Batas) (Cap. 599H, Hukum Hong Kong) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) yang memberi ketentuan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat bagi orang yang berpergian ke tempat-tempat beresiko tinggi (yaitu Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistas, Filipina dan Afrika Selatan) selama 14 hari sebelu kedatangan di Hong Kong, demi mengurangi jumlah kasus dari luar negeri. Spesifikasi terkait akan berlaku mulai Pukul 0:00 tanggal 25 Juli 2020, dan terus berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Pada tanggal 18 Juli 2020, Departemen Tenaga Kerja (LD) memperingatkan penata laksana rumah tangga asing (FDHs), pemberi kerja dan agen tenaga kerja untuk mengingat spesifikasi yang disebutkan di atas melalui pengumuman pers (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm). Bagi FDH yang dikenai spesifikasi ini, ia harus menyediakan dokumen berikut ini:

1. surat atau sertifikat dalam bahasa Inggris atau Cina yang diterbitkan oleh laboratorium atau institusi perawatan kesehatan yang berisi nama dan nomor kartu identitas atau paspor FDH terkait yang menunjukkan bahwa:
(a) FDH terkait telah menjadi tes asam nukleat COVID-19, yang sampelnya diambil dari FDH terkait dalam kurun waktu 72 jam sebelum waktu keberangkatan pesawat yang terjadwal;
(b) uji yang dilakukan adalah uji asam nukleat COVID-19; dan
(c) hasil ujinya adalah bahwa FDH terkait teruji negatif COVID-19;
2. laporan uji asli yang diterbitkan oleh laboratorium atau insitusi perawatan kesehatan yang berisi nama dan nomor kartu identitas atau paspor FDH terkait;
3. surat dalam bahasa Inggris atau Cina yang diterbitkan oleh otoritas pemerintahan terkait tempat laboratorium atau institusi perawatan kesehatan berada yang menerangkan bahwa laboratorium atau institusi perawatan kesehatan tersebut diakui atau disetujui oleh pemerintah; dan
4. FDH terkait memiliki konfirmasi reservasi kamar dalam bahasa Inggris atau Cina untuk kamar hotel di Hong Kong selama tidak kurangi dari 14 hari mulai dari hari kedatangan FDH di Hong Kong.

Pemberi kerja harus menanggung biaya uji asam nukleat dan biaya akomodasi, serta memberikan tunjangan makan bagi FDHs selama karantina wajib.

Terkait upaya di atas, Departemen Imigrasi (ImmD) akan menerapkan pengaturan baru untuk permohonan visa FDH. Berlaku saat ini juga, pemberi kerja yang mengajukan permohonan visa bagi FDHs (termasuk yang permohonannya telah diserahkan namun masih menunggu persetujuan atau penerbitan visa) akan perlu menandatangani persetujuan untuk menunjukkan bahwa ia akan mengatur uji COVID-19 dan karatina di hotel bagi FDHs, serta bertanggung jawab atas biaya terkait jika FDHs tiba pada atau setelah 25 Juli 2020. Jika pemeberi kerja ditemukan melanggar persetujuan, FDHs dapat ditolak masuk ke Hong Kong dan permohonan pemberi kerja selanjutnya untuk mempekerjakan FDH dapat ditolak.

Persetujuan ini dapat diunduh dari situs web ImmD di www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/foreign-domestic-helpers.html dan diambil secara gratis dari Kantor Pusat ImmD dan Kantor Cabang Imigrasi.

Untuk pertanyaan terkait permohonan visa untuk FDH, silahkan hubungi ImmD dengan menelepon hotline pertanyaan di 2824 6111 atau melalui email ke enquiry@immd.gov.hk. Untuk pertanyaan mengenai hak dan tunjangan kerja, silahkan hubungi LD melalui hotline khusus FDH di 2157 9537 (ditangani oleh "1823") atau melalui email di fdh-enquiry@labour.gov.hk.